Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mapping Permendagri 90 Tahun 2019 Vs Permendagri 50-3708 Tahun 2020

Mapping Permendagri 90 Tahun 2019 Vs Permendagri 50-3708 Tahun 2020 - Hallo sahabat EcoJava, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Mapping Permendagri 90 Tahun 2019 Vs Permendagri 50-3708 Tahun 2020, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Hukum dan Aturan, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Mapping Permendagri 90 Tahun 2019 Vs Permendagri 50-3708 Tahun 2020
link : Mapping Permendagri 90 Tahun 2019 Vs Permendagri 50-3708 Tahun 2020

Baca juga


Mapping Permendagri 90 Tahun 2019 Vs Permendagri 50-3708 Tahun 2020

 

MAPPING PROGRAM KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 TERHADAP PERMENDAGRI 50-3708 TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG








PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 PERMENDAGRI 50-3708 TAHUN 2020
KODE PROGRAM & KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KODE PROGRAM & KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
X XX 01  PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH X XX 01  PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
X XX 01 2.01  Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah X XX 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X XX 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah X XX 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X XX 01 2.01 02  Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan X XX 01 2.01 02  Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
X XX 01 2.01 03  Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah X XX 01 2.01 03  Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X XX 01 2.01 04  Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah X XX 01 2.01 04  Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
X XX 01 2.01 05  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah X XX 01 2.01 05  Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
    X XX 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    X XX 01 2.01 07  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
       
X XX 01 2.02  Administrasi Keuangan X XX 01 2.02  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X XX 01 2.02 01  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN X XX 01 2.02 01  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X XX 01 2.02 02  Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN X XX 01 2.02 02  Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X XX 01 2.02 03  Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi X XX 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
X XX 01 2.02 04  Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan X XX 01 2.02 04  Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
X XX 01 2.02 05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan X XX 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X XX 01 2.02 06  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD X XX 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
X XX 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran X XX 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
X XX 01 2.02 08  Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran X XX 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
X XX 01 2.02 09  Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun    
       
X XX 01 2.03 Administrasi Umum X XX 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
X XX 01 2.03 01  Penyediaan Jasa Surat Menyurat X XX 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
X XX 01 2.03 02  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik X XX 01 2.03 02  Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
X XX 01 2.03 03  Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor X XX 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
X XX 01 2.03 04  Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns X XX 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
X XX 01 2.03 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah X XX 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
X XX 01 2.03 06  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional X XX 01 2.03 06  Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
X XX 01 2.03 07  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan X XX 01 2.03 07  Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
X XX 01 2.03 08  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor    
X XX 01 2.03 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja X XX 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
X XX 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor X XX 01 2.04 01  Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
X XX 01 2.03 11  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan X XX 01 2.04 02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
X XX 01 2.03 12  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor X XX 01 2.04 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
X XX 01 2.03 13  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor X XX 01 2.04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
X XX 01 2.03 14  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga X XX 01 2.04 05  Pengolahan Data Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
X XX 01 2.03 15  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan X XX 01 2.04 06  Penetapan Wajib Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
X XX 01 2.03 16  Penyediaan Bahan Logistik Kantor X XX 01 2.04 07  Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
X XX 01 2.03 17  Penyediaan Makanan dan Minuman    
X XX 01 2.03 18  Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah X XX 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
X XX 01 2.03 19  Pengadaan Mobil Jabatan X XX 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
X XX 01 2.03 20  Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional X XX 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
X XX 01 2.03 21  Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas X XX 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
X XX 01 2.03 22  Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor X XX 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
X XX 01 2.03 23  Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas X XX 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
X XX 01 2.03 24  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor X XX 01 2.05 06  Pemulangan Pegawai yang Pensiun
X XX 01 2.03 25  Pengadaan Mebeleur X XX 01 2.05 07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
X XX 01 2.03 26  Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan X XX 01 2.05 08  Pemindahan Tugas ASN
X XX 01 2.03 27  Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas X XX 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
X XX 01 2.03 28  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor X XX 01 2.05 10  Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
X XX 01 2.03 29  Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan X XX 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
X XX 01 2.03 30  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional    
X XX 01 2.03 31  Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
X XX 01 2.03 32  Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor X XX 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X XX 01 2.03 33  Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas X XX 01 2.06 02  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X XX 01 2.03 34  Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor X XX 01 2.06 03  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X XX 01 2.03 35  Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur X XX 01 2.06 04  Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X XX 01 2.03 36  Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan X XX 01 2.06 05  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
X XX 01 2.03 37  Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas X XX 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
X XX 01 2.03 38  Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor X XX 01 2.06 07  Penyediaan Bahan/Material
X XX 01 2.03 39  Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan X XX 01 2.06 08  Fasilitasi Kunjungan Tamu
X XX 01 2.03 40  Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional X XX 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    X XX 01 2.06 10  Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
X XX 01 2.04  Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya X XX 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
X XX 01 2.04 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi    
X XX 01 2.04 02  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya X XX 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
X XX 01 2.04 03  Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan X XX 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X XX 01 2.04 04  Pengadaan Pakaian Korpri X XX 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X XX 01 2.04 05  Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu X XX 01 2.07 03  Pengadaan Alat Besar
X XX 01 2.04 06  Pemulangan Pegawai yang Pensiun X XX 01 2.07 04  Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
X XX 01 2.04 07  Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas X XX 01 2.07 05  Pengadaan Mebel
X XX 01 2.04 08  Pemindahan Tugas PNS X XX 01 2.07 06  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X XX 01 2.04 09  Pendidikan dan Pelatihan Formal X XX 01 2.07 07  Pengadaan Aset Tetap Lainnya
X XX 01 2.04 10  Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan X XX 01 2.07 08  Pengadaan Aset Tak Berwujud
X XX 01 2.04 11  Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan X XX 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    X XX 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    X XX 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
       
    X XX 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    X XX 01 2.08 01  Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    X XX 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    X XX 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    X XX 01 2.08 04  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
       
    X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    X XX 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan
    X XX 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    X XX 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
    X XX 01 2.09 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
    X XX 01 2.09 05  Pemeliharaan Mebel
    X XX 01 2.09 06  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    X XX 01 2.09 07  Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
    X XX 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
    X XX 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    X XX 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    X XX 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    X XX 01 2.09 12  Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
       
    X XX 01 2.10  Peningkatan Pelayanan BLUD
    X XX 01 2.10 01  Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
       
    X XX 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)
    X XX 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    X XX 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    X XX 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    X XX 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
       
    X XX 01 2.12  Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)
    X XX 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
    X XX 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
    X XX 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
       
    X XX 01 2.13  Penataan Organisasi (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)
    X XX 01 2.13 01  Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    X XX 01 2.13 02  Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
    X XX 01 2.13 03  Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
    X XX 01 2.13 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
    X XX 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
       
    X XX 01 2.14  Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)
    X XX 01 2.14 01  Fasilitasi Keprotokolan
    X XX 01 2.14 02  Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
    X XX 01 2.14 03  Pendokumentasian Tugas Pimpinan
       
    X XX 02 2.15  Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)
    X XX 02 2.15 01  Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
    X XX 02 2.15 02  Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
    X XX 02 2.15 03  Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
       
    X XX 02 2.16  Layanan Administrasi DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)
    X XX 02 2.16 01  Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD
    X XX 02 2.16 02  Fasilitasi Fraksi DPRD
    X XX 02 2.16 03  Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
    X XX 02 2.16 04  Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
       
1 03 02  PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 
1 03 02 2.01  Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1 03 02 2.01 01  Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1 03 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1 03 02 2.01 02  Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku 1 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
1 03 02 2.01 03  Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 1 03 02 2.01 03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
1 03 02 2.01 04  Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 1 03 02 2.01 04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
1 03 02 2.01 05  Pembangunan Bendungan 1 03 02 2.01 05  Pembangunan Bendungan
1 03 02 2.01 06  Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 1 03 02 2.01 06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
1 03 02 2.01 07  Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku 1 03 02 2.01 07  Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1 03 02 2.01 08  Pembangunan Unit Air Baku 1 03 02 2.01 08  Pembangunan Unit Air Baku
1 03 02 2.01 09  Pembangunan Tanggul Sungai 1 03 02 2.01 09  Pembangunan Tanggul Sungai
1 03 02 2.01 10  Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 1 03 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
1 03 02 2.01 11  Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 1 03 02 2.01 11 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1 03 02 2.01 12  Pembangunan Kanal Banjir 1 03 02 2.01 12 Pembangunan Kanal Banjir
1 03 02 2.01 13  Pembangunan Stasiun Pompa Banjir 1 03 02 2.01 13 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
1 03 02 2.01 14  Pembangunan Polder/Kolam Retensi 1 03 02 2.01 14  Pembangunan Polder/Kolam Retensi
1 03 02 2.01 15  Pembangunan Bangunan Sabo 1 03 02 2.01 15  Pembangunan Bangunan Sabo
1 03 02 2.01 16  Pembangunan Check Dam 1 03 02 2.01 16  Pembangunan Check Dam
1 03 02 2.01 17  Pembangunan Breakwater 1 03 02 2.01 17 Pembangunan Breakwater
1 03 02 2.01 18  Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 1 03 02 2.01 18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1 03 02 2.01 19  Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) 1 03 02 2.01 19 Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
1 03 02 2.01 20  Rehabilitasi Bendungan 1 03 02 2.01 20  Rehabilitasi Bendungan
1 03 02 2.01 21  Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 1 03 02 2.01 21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
1 03 02 2.01 22 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku 1 03 02 2.01 22  Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1 03 02 2.01 23 Rehabilitasi Unit Air Baku 1 03 02 2.01 23  Rehabilitasi Unit Air Baku
1 03 02 2.01 24  Rehabilitasi Tanggul Sungai 1 03 02 2.01 24  Rehabilitasi Tanggul Sungai
1 03 02 2.01 25  Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 1 03 02 2.01 25  Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
1 03 02 2.01 26  Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 1 03 02 2.01 26  Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1 03 02 2.01 27  Rehabilitasi Kanal Banjir 1 03 02 2.01 27  Rehabilitasi Kanal Banjir
1 03 02 2.01 28  Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir 1 03 02 2.01 28  Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
1 03 02 2.01 29  Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi 1 03 02 2.01 29  Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
1 03 02 2.01 30  Rehabilitasi Bangunan Sabo 1 03 02 2.01 30  Rehabilitasi Bangunan Sabo
1 03 02 2.01 31  Rehabilitasi Check Dam 1 03 02 2.01 31  Rehabilitasi Check Dam
1 03 02 2.01 32  Rehabilitasi Breakwater 1 03 02 2.01 32  Rehabilitasi Breakwater
1 03 02 2.01 33  Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 1 03 02 2.01 33 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1 03 02 2.01 34  Peningkatan Tanggul Sungai 1 03 02 2.01 34  Peningkatan Tanggul Sungai
1 03 02 2.01 35  Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing 1 03 02 2.01 35  Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1 03 02 2.01 36  Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 1 03 02 2.01 36 Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1 03 02 2.01 37  Peningkatan Kanal Banjir 1 03 02 2.01 37  Peningkatan Kanal Banjir
1 03 02 2.01 38  Peningkatan Stasiun Pompa Banjir 1 03 02 2.01 38  Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
1 03 02 2.01 39  Peningkatan Polder/Kolam Retensi 1 03 02 2.01 39  Peningkatan Polder/Kolam Retensi
1 03 02 2.01 40  Peningkatan Bangunan Sabo 1 03 02 2.01 40  Peningkatan Bangunan Sabo
1 03 02 2.01 41  Peningkatan Check Dam 1 03 02 2.01 41  Peningkatan Check Dam
1 03 02 2.01 42  Peningkatan Breakwater 1 03 02 2.01 42  Peningkatan Breakwater
1 03 02 2.01 43  Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 1 03 02 2.01 43 Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1 03 02 2.01 44  Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) 1 03 02 2.01 44 Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
1 03 02 2.01 45  Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau 1 03 02 2.01 45 Revitalisasi Danau
1 03 02 2.01 46  Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai 1 03 02 2.01 46  Normalisasi/Restorasi Sungai
1 03 02 2.01 47  Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air 1 03 02 2.01 47 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
1 03 02 2.01 48  Operasi dan Pemeliharaan Bendungan 1 03 02 2.01 48  Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
1 03 02 2.01 49  Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 1 03 02 2.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
1 03 02 2.01 50  Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 1 03 02 2.01 50 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1 03 02 2.01 51  Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku 1 03 02 2.01 51  Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
1 03 02 2.01 52  Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku 1 03 02 2.01 52 Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
1 03 02 2.01 53  Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 1 03 02 2.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
1 03 02 2.01 54  Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir 1 03 02 2.01 54  Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
1 03 02 2.01 55  Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir 1 03 02 2.01 55  Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
1 03 02 2.01 56  Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi 1 03 02 2.01 56  Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
1 03 02 2.01 57  Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo 1 03 02 2.01 57  Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
1 03 02 2.01 58  Operasi dan Pemeliharaan Check Dam 1 03 02 2.01 58  Operasi dan Pemeliharaan Check Dam
1 03 02 2.01 59  Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 1 03 02 2.01 59  Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1 03 02 2.01 60  Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota 1 03 02 2.01 60  Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota
1 03 02 2.01 61  Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 1 03 02 2.01 61  Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
1 03 02 2.01 62  Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 1 03 02 2.01 62  Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
1 03 02 2.01 63  Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 1 03 02 2.01 63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
    1 03 02 2.01 64  Operasi dan Pemeliharaan Danau
    1 03 02 2.01 65  Operasi dan Pemeliharaan Sungai
    1 03 02 2.01 66  Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
       
1 03 02 2.02  Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1 03 02 2.02 01  Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1 03 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1 03 02 2.02 02  Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1 03 02 2.02 03 Pembangunan Bendung Irigasi 1 03 02 2.02 03 Pembangunan Bendung Irigasi
1 03 02 2.02 04  Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa 1 03 02 2.02 04  Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
1 03 02 2.02 05  Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak 1 03 02 2.02 05  Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
1 03 02 2.02 06  Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 1 03 02 2.02 06  Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1 03 02 2.02 07  Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah 1 03 02 2.02 07  Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
1 03 02 2.02 08  Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 1 03 02 2.02 08  Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1 03 02 2.02 09  Peningkatan Bendung Irigasi 1 03 02 2.02 09  Peningkatan Bendung Irigasi
1 03 02 2.02 10  Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa 1 03 02 2.02 10  Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
1 03 02 2.02 11  Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak 1 03 02 2.02 11  Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
1 03 02 2.02 12  Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 1 03 02 2.02 12  Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1 03 02 2.02 13  Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah 1 03 02 2.02 13  Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
1 03 02 2.02 14  Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1 03 02 2.02 14  Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
1 03 02 2.02 15  Rehabilitasi Bendung Irigasi 1 03 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi
1 03 02 2.02 16  Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 1 03 02 2.02 16  Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
1 03 02 2.02 17  Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak 1 03 02 2.02 17  Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
1 03 02 2.02 18  Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 1 03 02 2.02 18  Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1 03 02 2.02 19  Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah 1 03 02 2.02 19  Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
1 03 02 2.02 20  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa 1 03 02 2.02 20 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
1 03 02 2.02 21  Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 1 03 02 2.02 21  Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
1 03 02 2.02 22  Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 1 03 02 2.02 22  Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
1 03 02 2.02 23  Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa 1 03 02 2.02 23 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
1 03 02 2.02 24  Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak 1 03 02 2.02 24 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
1 03 02 2.02 25  Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 1 03 02 2.02 25 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1 03 02 2.02 26  Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 1 03 02 2.02 26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
1 03 02 2.02 27  Operasional Unit Pengelola Irigasi 1 03 02 2.02 27  Operasional Unit Pengelola Irigasi
1 03 02 2.02 28  Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 1 03 02 2.02 28  Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
1 03 02 2.02 29  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa 1 03 02 2.02 29  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
       
1 03 10  PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1 03 10  PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1 03 10 2.01  Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1 03 10 2.01  Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1 03 10 2.01 01  Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1 03 10 2.01 02  Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan 1 03 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
1 03 10 2.01 03  Pengelolaan Leger Jalan 1 03 10 2.01 03  Pengelolaan Leger Jalan
1 03 10 2.01 04  Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1 03 10 2.01 04  Survei Kondisi Jalan/Jembatan
1 03 10 2.01 05  Pembangunan Jalan 1 03 10 2.01 05  Pembangunan Jalan
1 03 10 2.01 06  Pelebaran Jalan Menuju Standar 1 03 10 2.01 06  Pelebaran Jalan Menuju Standar
1 03 10 2.01 07  Pelebaran Jalan Menambah Lajur 1 03 10 2.01 07  Pelebaran Jalan Menambah Lajur
1 03 10 2.01 08  Rekonstruksi Jalan 1 03 10 2.01 08  Rekonstruksi Jalan
1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 1 03 10 2.01 09  Rehabilitasi Jalan
1 03 10 2.01 10  Pemeliharaan Berkala Jalan 1 03 10 2.01 10  Pemeliharaan Berkala Jalan
1 03 10 2.01 11  Pemeliharaan Rutin Jalan 1 03 10 2.01 11  Pemeliharaan Rutin Jalan
1 03 10 2.01 12  Pembangunan Jembatan 1 03 10 2.01 12  Pembangunan Jembatan
1 03 10 2.01 13  Pembangunan Flyover 1 03 10 2.01 13  Pembangunan Flyover
1 03 10 2.01 14  Pembangunan Underpass 1 03 10 2.01 14  Pembangunan Underpass
1 03 10 2.01 15  Pembangunan Terowongan/Tunnel 1 03 10 2.01 15  Pembangunan Terowongan/Tunnel
1 03 10 2.01 16  Penggantian Jembatan 1 03 10 2.01 16  Penggantian Jembatan
1 03 10 2.01 17  Pelebaran Jembatan 1 03 10 2.01 17  Pelebaran Jembatan
1 03 10 2.01 18  Rehabilitasi Jembatan 1 03 10 2.01 18  Rehabilitasi Jembatan
1 03 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1 03 10 2.01 19  Pemeliharaan Rutin Jembatan
1 03 10 2.01 20  Pemeliharaan Berkala Jembatan 1 03 10 2.01 20  Pemeliharaan Berkala Jembatan
1 03 10 2.01 21  Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 1 03 10 2.01 21  Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
-   1 03 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
    1 03 10 2.01 23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
       
1 03 11  PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1 03 11  PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1 03 11 2.01  Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1 03 11 2.01 01  Penyiapan Training Need Assessment (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi 1 03 11 2.01 01 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1 03 11 2.01 02  Penyiapan Intsruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan 1 03 11 2.01 02 Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
1 03 11 2.01 03  Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi 1 03 11 2.01 03 Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1 03 11 2.01 05 Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 1 03 11 2.01 05 Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1 03 11 2.01 06  Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 1 03 11 2.01 06  Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
1 03 11 2.01 07  Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 1 03 11 2.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
1 03 11 2.01 08  Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1 03 11 2.01 08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
       
1 03 11 2.02  Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1 03 11 2.02 01  Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 1 03 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1 03 11 2.02 02  Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 1 03 11 2.02 02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1 03 11 2.02 03  Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI 1 03 11 2.02 03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
1 03 11 2.02 04  Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU 1 03 11 2.02 04 Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU
1 03 11 2.02 05  Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur 1 03 11 2.02 05 Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur
1 03 11 2.02 06  Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 1 03 11 2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
1 03 11 2.02 07  Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 1 03 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
1 03 11 2.02 08  Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi 1 03 11 2.02 08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
1 03 11 2.02 09  Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi 1 03 11 2.02 09 Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
1 03 11 2.02 10  Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi 1 03 11 2.02 10 Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi
1 03 11 2.02 11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi 1 03 11 2.02 11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi
       
1 03 11 2.03  Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1 03 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
1 03 11 2.03 01  Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota 1 03 11 2.03 01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota
1 03 11 2.03 02  Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 1 03 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
1 03 11 2.03 03  Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi 1 03 11 2.03 03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi
1 03 11 2.03 04  Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait Iujk Nasional 1 03 11 2.03 04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional
1 03 11 2.03 05  Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan 1 03 11 2.03 05  Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan
       
1 03 11 2.04  Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1 03 11 2.04 01  Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1 03 11 2.04 01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1 03 11 2.04 02  Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1 03 11 2.04 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1 03 11 2.04 03  Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1 03 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
       
1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.01  Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)  Kab/Kota 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1 03 12 2.01 01  Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1 03 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
1 03 12 2.01 02  Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 1 03 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
1 03 12 2.01 03  Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 1 03 12 2.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
1 03 12 2.01 04  Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang 1 03 12 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang
1 03 12 2.02  Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1 03 12 2.02 01  Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1 03 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
1 03 12 2.02 02  Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 1 03 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
1 03 12 2.02 03  Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan  Ruang 1 03 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
       
1 03 12 2.03  Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1 03 12 2.03 01  Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1 03 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1 03 12 2.03 02  Sistem Informasi Penataan Ruang 1 03 12 2.03 02  Sistem Informasi Penataan Ruang
       
1 03 12 2.04  Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1 03 12 2.04 01  Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang 1 03 12 2.04 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
1 03 12 2.04 02  Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang 1 03 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
1 03 12 2.04 03  Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang 1 03 12 2.04 03 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
1 03 12 2.04 04  Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 03 12 2.04 04  Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
       
1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1 03 03 2.01 01  Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 1 03 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1 03 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM 1 03 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
1 03 03 2.01 03  Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan 1 03 03 2.01 03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
1 03 03 2.01 04  Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
1 03 03 2.01 05  Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan 1 03 03 2.01 05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
1 03 03 2.01 06  Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan 1 03 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
1 03 03 2.01 07  Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan 1 03 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
1 03 03 2.01 08  Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan 1 03 03 2.01 08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
1 03 03 2.01 09  Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum 1 03 03 2.01 09 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tarif Air Minum
1 03 03 2.01 10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri 1 03 03 2.01 10 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri
1 03 03 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 1 03 03 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
1 03 03 2.01 12  Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM 1 03 03 2.01 12  Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
1 03 03 2.01 13  Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM 1 03 03 2.01 13 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM
1 03 03 2.01 14  Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 1 03 03 2.01 14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
1 03 03 2.01 15  Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan 1 03 03 2.01 15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
1 03 03 2.01 16  Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 1 03 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
    1 03 03 2.01 17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
    1 03 03 2.01 18 Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
    1 03 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
    1 03 03 2.01 20 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
    1 03 03 2.01 21 Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
       
1 03 04  PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1 03 04 2.01  Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1 03 04 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota 1 03 04 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
1 03 04 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota 1 03 04 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
1 03 04 2.01 03  Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 1 03 04 2.01 03  Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1 03 04 2.01 04  Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 1 03 04 2.01 04  Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1 03 04 2.01 05  Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 1 03 04 2.01 05  Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1 03 04 2.01 06  Penyediaan Sarana Persampahan 1 03 04 2.01 06  Penyediaan Sarana Persampahan
1 03 04 2.01 07  Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan 1 03 04 2.01 07  Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
1 03 04 2.01 08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS 1 03 04 2.01 08  Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
       
1 03 05  PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1 03 05 2.01  Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 03 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 03 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 03 05 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 03 05 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
1 03 05 2.01 03  Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah  Domestik 1 03 05 2.01 03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
1 03 05 2.01 04  Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 03 05 2.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
1 03 05 2.01 05  Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 03 05 2.01 05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
1 03 05 2.01 06  Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
1 03 05 2.01 07  Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 03 05 2.01 07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
1 03 05 2.01 08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 03 05 2.01 08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1 03 05 2.01 09  Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 03 05 2.01 09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
1 03 05 2.01 10  Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 03 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
    1 03 05 2.01 11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
    1 03 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
    1 03 05 2.01 13  Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
    1 03 05 2.01 14  Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
    1 03 05 2.01 15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
    1 03 05 2.01 16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
    1 03 05 2.01 17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
       
1 03 06  PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN  PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1 03 06 2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 03 06 2.01 01  Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 1 03 06 2.01 01  Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
1 03 06 2.01 02  Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan 1 03 06 2.01 02 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
1 03 06 2.01 03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan 1 03 06 2.01 03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
1 03 06 2.01 04  Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan 1 03 06 2.01 04  Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
1 03 06 2.01 05  Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan 1 03 06 2.01 05  Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
1 03 06 2.01 06  Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan 1 03 06 2.01 06  Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
1 03 06 2.01 07  Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan 1 03 06 2.01 07  Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
1 03 06 2.01 08  Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan 1 03 06 2.01 08  Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
1 03 06 2.01 09  Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 1 03 06 2.01 09  Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
    1 03 06 2.01 10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
    1 03 06 2.01 11  Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan
    1 03 06 2.01 12  Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
    1 03 06 2.01 13  Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
    1 03 06 2.01 14  Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
    1 03 06 2.01 15  Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
    1 03 06 2.01 16  Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
       
1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
1 03 07 2.01  Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1 03 07 2.01 01  Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota 1 03 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1 03 07 2.01 02  Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota 1 03 07 2.01 02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1 03 07 2.01 03  Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota 1 03 07 2.01 03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1 03 07 2.01 04  Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota 1 03 07 2.01 04 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
       
1 03 08  PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1 03 08  PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin dirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta SIMBGImplementasi
1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1 03 08 2.01 03  Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 1 03 08 2.01 03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
1 03 08 2.01 04  Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 1 03 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
1 03 08 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota 1 03 08 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
1 03 08 2.01 06 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota 1 03 08 2.01 06 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
1 03 08 2.01 07 Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan tingkat Kabupaten/Kota 1 03 08 2.01 07 Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
1 03 08 2.01 08 Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif Kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota 1 03 08 2.01 08 Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota
1 03 08 2.01 09  Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan 1 03 08 2.01 09 Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
1 03 08 2.01 10  Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara 1 03 08 2.01 10 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
1 03 08 2.01 11  Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara 1 03 08 2.01 11 Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
    1 03 08 2.01 12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
    1 03 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
       
1 03 09  PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1 03 09 2.01  Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1 03 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 1 03 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
1 03 09 2.01 02  Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 1 03 09 2.01 02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1 03 09 2.01 03  Penataan Bangunan dan Lingkungan 1 03 09 2.01 03  Penataan Bangunan dan Lingkungan
1 03 09 2.01 04  Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 1 03 09 2.01 04  Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1 03 09 2.01 05  Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 1 03 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
1 03 09 2.01 06  Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 1 03 09 2.01 06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan


   


Demikianlah Artikel Mapping Permendagri 90 Tahun 2019 Vs Permendagri 50-3708 Tahun 2020

Sekianlah artikel Mapping Permendagri 90 Tahun 2019 Vs Permendagri 50-3708 Tahun 2020 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Mapping Permendagri 90 Tahun 2019 Vs Permendagri 50-3708 Tahun 2020 dengan alamat link https://gpbn3.blogspot.com/2020/11/mapping-permendagri-90-tahun-2019-vs.html

Posting Komentar untuk "Mapping Permendagri 90 Tahun 2019 Vs Permendagri 50-3708 Tahun 2020"